" Sebulan lebih masalah grtaifikasi ini, tidak ada kejelasan. Saya berharap BK DPRD segera menyelesaikan masalah itu. Biara Masyarakat tidak bertanya-tanya. Apakah benar ada anggota dewan Sumenep yang telah menerima dana gratifikasi dari oil company. Atau jangan-jangan memang temuan KPS yang tidak bisa dibuktikan?". Ujar Syarkawi.
Pihaknya mengaku tidak terima, jika ada publik beranggapan, LSM di Sumenep bisa dikondisikan pejabat.
" Terus terang saya risih, ketika ada persoalan yang mulanya mencuat kepermukaan, tiba-tiba beku seperti gumpalan salju. Ini akan berdampak negatif bagi kalangan LSM. Untuk itu saya meminta BK, sesegera mungkin, mengumumkan hasil pengusutannya pada media. Agar publik tau, bahwa dewan benar-benar serius dalam menangani masalah korupsi di Sumenep". Imbuhnya senin siang (5/4). (ferry)
1 komentar:
Dewan Desak KPK Usut Dugaan Gratifikasi Omni
Rabu, 10 Juni 2009 | 12:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dugaan gratifikasi yang dilakukan Rumah Sakit Omni terhadap pegawai Kejaksaan Negeri Tangerang.
Anggota Komisi IX DPR RI, Hakim Sorimuda Pohan menerangkan, indikasi itu dapt dimulai dengan memverifikasi pengumuman layanan medical check-up dan pemeriksaan papsmear gratis yang diadakan Rumah Sakit Omni di aula Kejaksaan Negeri Tangerang. “KPK mesti mengusut dugaan tersebut,” kata mantan dokter spesialis kandungan itu.
Layanan pemeriksaan gratis mencuat setelah tim pengacara mendapatkan bukti gambar berupa pengumuman yang menghimbau seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Tangerang untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan papsmear gratis yang diadakan Omni Internasional di gedung aula Kejari Tangerang. Belakangan pihak Rumah Sakit membantah jika layanan itu mereka adakan cuma-cuma, melainkan karena adanya hubungan kerjasama antara pihak rumah sakit dengan layanan Askes.
Hakim menjelaskan, kerjasama model itu memang dimungkinkan bagi rumah sakit manapun yang memiliki ikatan kerjasama. Namun, kata dia, pemberiaan itu dapat dikategorikan gratifikasi jika dilaksanakan Omni ketika ia tengah berurusan dengan suatu perkara. “Harus diperjelas dulu, apakah sebelum mereka berperkara layanan serupa pernah mereka adakan. Kalau itu tidak pernah, maka kuat dugaan layanan itu adalah upeti yang diberikan guna memuluskan kepentingan mereka,” katanya.
Menurut Hakim, dugaan gratifikasi juga harus dilakukan dengan membandingkan layanan serupa yang diberikan terhadap instansi pemerintah lain yang juga menjadi mitra kerja RS Omni. “Apakah itu hanya di Kejari? dan apakah mereka juga mendatangi instansi lain guna menggelar pelayana serupa?” tananya. Agar terang, Hakim merekomendasikan agar pemriksaan itu tidak hanya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan juga jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Desakan pemeriksaan dugaan gratifikasi juga disampaikan pengacara Prita, Samsu Anwar. Menurut dia, surat pengumuman itu adalah bahan awal yang bisa dipergunakan KPK untuk memverifikasi dugaan gratifikasi. “KPK mestinya bisa memastikan apakah menag ada udang dibalik batu,” katanya. Samsu pun mengaku siap menghadapi pihak Kejaksaan yang berencana menuntut balik dirinya. “Saya siap pasang badan. Penilaian masalah ini saya serahkan kepada publik,” katanya
Posting Komentar